Sekilas Pandang Tentang SKP – Sasaran Kerja Pegawai – untuk Guru

Dasar Pelaksanaan SKP Bagi Guru.

  1. Peraturan Pemerintah Nomor: 46 Tahun 2011 Tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil.
  2. Peraturan Kepala BKN Nomor: 1 Tahun 2013 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 Tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil.
  3. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor: 16 Tahun 2009 Tentang Jabatan Fungsional Guru dan Angka Kreditnya.
  4. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor: 35 Tahun 2010 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Jabatan Fungsional Guru dan Angka Kreditnya.
  5. Buku 2: Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Guru Kementerian Pendidikan Nasional Direktorat Jenderal Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan, Tahun 2010.

 Apa dan Mengapa Sasaran Kerja Pegawai (SKP) Bagi Guru.

  1. Latar Belakang.
  2. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1979 tentang Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan.
  3. Surat Edaran Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara Nomor: 02/SE/1980 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1979 tentang Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi, semenjak PP No: 46 Tahun 2011 dilaksanakan, yakni per tanggal 1 Januari 2014.
  4. Oleh sebab itu semua PNS harus mulai membuat SKP dan semua rangkaian yang berkaitan dengannya, dan yang melanggar ketentuan ini mendapat sanksi sesuai peraturan disiplin PNS.
  5. Pengertian SKP.
  6. Sasaran Kerja Pegawai selanjutnya disingkat SKP merupakan rencana kerja dan target kerja yang akan dicapai oleh seorang PNS dalam kurun waktu tertentu, beaya tertentu, yang dapat diukur berdasarkan kuantitas dan kualitas tertentu, termasuk target Angka Kredit bagi Jabatan Fungsional Tertentu (Guru, Analis Kepegawaian, Penyuluh, Pengawas, dll).
  7. SKP sudah harus dibuat oleh setiap PNS pada bulan Januari setiap tahun dan ditandatangani bersama atasan langsung (pejabat penilai) sebagai bentuk kontrak kerja selama satu tahun.
  8. Pada akhir bulan Desember atau selambat-lambatnya akhir bulan Januari tahun berikutnya, penjabat penilai sudah harus membuat penilaian yang meliputi: pengukuran dan penilaian atas Realisasi kerja dari SKP yang telah disusun pada awal tahun diambil 60%-nya ditambah hasil penilaian perilaku kerja diambil 40%-nya.
  9. Hasil gabungan Penilaian Realisasi dari SKP dan Penilaian Perilaku Kerja menjadi hasil Penilaian Prestasi Kerja yang diwujudkan dalam angka dan sebutan tertentu:

    Selengkapnya tentang tutorial SKP bagi guru silakan download di SINI

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: