Apa Hubungan SKP dengan DUPAK?

Sengaja tulisan ini saya beri judul “Apa hubungan SKP dengan DUPAK?” karena terinspirasi dari sebuah kalimat yang muncul dalam record search engine yang masuk ke blog ini.

Untuk menjawab pertanyaan tersebut maka secara singkat saya uraikan mengenai pengertian SKP dulu. SKP terlahir dari kebutuhan penilaian prestasi kerja yang harus dimiliki oleh semua PNS baik fungsional maupun struktural. Penilaian Prestasi Kerja ini bentuk lamanya adalah DP3. Dengan sistem yang baru, maka semua pegawai negeri sipil baik fungsional maupun struktural harus memiliki uraian tugas yang jelas. Untuk PNS fungsional seperti guru, penyuluh, dll rincian tugas sudah jelas dan terinci. Untuk guru, rincian tugas yang harus dikerjakan sebagai PNS seperti yang termuat dalam Permennegpan No.16 Tahun 2009 dan dilanjutkan dengan Permendikbud No. 35 Tahun 2010  tentang Jabatan Fungsional Guru dan Angka Kreditnya.

Mulai tahun 2013, setiap awal tahun semua PNS sudah harus membuat SKP (Sasaran Kerja Pegawai) yang berisi uraian tugas/target kerja yang akan dikerjakan selama 1 tahun. Setelah SKP dibuat, kemudian dilengkapi dengan Surat Kontrak Kerja yang merupakan bentuk komitmen pegawai dengan atasan langsung.

Pada akhir tahun, SKP dihitung nilai capaian kerja oleh atasan sesuai dengan target yang dibuat pada awal tahun, yang dihitung dalam kolom realisasi dalam lembar Penilaian Capaian. Dari penghitungan ini, akan muncul nilai Penilaian Prestasi Kerja (dulu DP3).

Penilaian Prestasi Kerja (dulu DP3) ini merupakan gabungan dari hasil penilaian dari SKP (60%) ditambah nilai hasil Penilaian Perilaku (40%).  Maka jika pada awal tahun seorang PNS tidak membuat SKP, pada akhir tahun dia tidak bisa memiliki Penilaian Prestasi Kerja / DP3.

Jadi hubungan SKP dengan DUPAK= uraian/rincian tugas guru yang ada dalam DUPAK diambil sebagai point-point dalam pembuatan SKP bagi guru. Kemudian Angka Kredit yang tercapai dalam SKP pada akhir tahun akan diusulkan untuk Penetapan Angka Kredit Tahunan. Wacana ke depan, setiap guru harus punya Hasil Penetapan Angka Kredit Tahunan (HPAK). Jika setelah 3-4 tahun angka kredit cukup untuk naik pangkat, diserta syarat-syarat lain (Pengembangan Diri/Karya Inovatif/Publikasi Ilmiah) yang diwajibkan terpenuhi, seorang guru bisa mengajukan kenaikan pangkat. Dengan demikian Penetapan Angka Kredit bagi guru, bukan lagi hanya ketika mau naik pangkat, tetapi sudah dibuat setiap tahun.

Satu Tanggapan

  1. pak rudi, mohon pencerahan….saya tertarik dengan artikel anda tentang hubungan SKP dan PAK….karena saya adalah seorang guru…mohon info tentang pengajuan PAK apakah harus selalu berdasarkan SKP, misal selama 1 tahun saya mendapat 1 sertifikat diklat 32 jam tetapi tidak tercantum di SKP. Apakah diklat tersebut dapat dinilaikan atau tidak dalam PAK tahun berikutnya. trmksh

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: