Guru Wajib Menulis

Budaya literasi kita masih rendah. Baik itu kebiasaan menyediakan waktu untuk membaca dan terlebih ketertarikan untuk menghasilkan karya dalam bentuk tulisan. Sebagian besar waktu seorang guru lebih tersita untuk melaksanakan rutinitas mengajar di depan kelas, mengkoreksi hasil pekerjaan siswa, dan sedikit mengerjakan administrasi pembelajaran. Akibat dari itu daya inovasi seorang guru menjadi rendah dan gaya mengajar menjadi monoton.

Melalui pembudayaan ‘menulis’, seorang guru akan termotivasi untuk bereksplorasi dan menuangkan berbagai ide, gagasan, dan hasil refleksi mengajar ke dalam bentuk literatur yang dapat dibagikan dan dinikmati oleh orang lain. Bagi sebagian besar guru, kegiatan menulis mungkin belum terbiasa, tetapi jika hal ini tidak dimulai, maka tidak akan bisa terwujud harapan budaya pengembangan literasi ini. Memang yang tersulit adalah saat untuk memulai.

Seorang guru sebenarnya sudah terbiasa menuangkan ide, gagasan, pengalaman, dan sebagainya. Namun penuangan itu sebagian besar bahkan hampir seluruhnya dalam bentuk lisan. Sehingga sebenarnya untuk mulai mewujudkan budaya menulis bagi guru, sudah ada modal besar yang dimilikinya. Tinggal mengubah budaya lisan menjadi budaya tulisan. Dimulai dengan menuliskan segala ide baru yang ditemukan dalam pengalaman mengajar yang dituangkan dalam skenario mengajar, maka hal ini sudah menghasilkan karya tulisan. Sayangnya, sering dijumpai bahwa skenario mengajar yang dibuat oleh guru hanya sebatas hasil copy paste, yang bahkan mungkin tidak pernah dibacanya apalagi diterapkan di depan kelas.

Jadi, salah satu kuncinya untuk membudayakan menulis bagi guru adalah “Menuliskan ide-idenya yang disiapkan untuk disharingkan pada para muridnya.” Gagasan-gagasan tersebut ditulis secara runtut dengan kalimat dan paragraf yang baik, maka niscaya seorang guru benar-benar menjadi seorang “Guru”.

Peranan dan Fungsi Alumni Lulusan bagi Sekolah atau Perguruan Tinggi

Salah satu orientasi setiap sekolah atau perguruan tinggi adalah untuk menghasilkan lulusan yang terbaik. Lulusan terbaik tersebut dapat dilihat dari berbagai indikator, baik indikator akademis maupun non akademis. Indikator yang tidak kalah pentingnya adalah kualitas alumni dalam menghadapi tuntutan pada jenjang pendidikan di tingkat lebih tinggi atau pun persaingan dalam dunia lapangan kerja. Apakah alumni dari lembaga tertentu  mampu menembus berbagai persaingan kualitas dengan alumni dari lembaga lainnya atau tidak? Hal ini sudah lazim akan menjadi tolok ukur utama bagi masyarakat awam yang dalam hal ini masyarakatlah yang akan menjadi penyuplai siswa atau mahasiswa dan sekaligus sebagai pelanggan dari lembaga tersebut. Dalam jenjang akhir lembaga pendidikan seperti SMK atau Perguruan Tinggi, tolok ukur yang paling dipakai oleh masyarakat untuk menyuplai siswa atau mahasiswa adalah apakah lulusannya mudah dapat pekerjaan atau banyak yang menganggur. Sedangkan indikator yang dipakai oleh masyarakat sebagai pemakai alumni adalah apakah lulusan dari sekolah atau PT tersebut mampu bekerja sesuai dengan tuntutan atau tidak.

Dengan melihat latar belakang tersebut di atas, maka alumni atau lulusan memiliki peranan dan fungsi yang sangat besar terhadap eksistensi suatu lembaga pendidikan. Alumni akan menjadi semacam mercusuar bagi masyarakat untuk memanfaatkan alumni baru sebagai tenaga kerjanya atau untuk masuk menjadi siswa/mahasiswa di lembaga pendidikan tersebut. Jika “mercusuar” ini sama sekali tidak tampak oleh masyarakat, maka dapat dimengerti jika lembaga pendidikan tersebut akan tidak memiliki nama atau bahkan akan segera gulung tikar.

Para alumni atau lulusan dari suatu lembaga pendidikan, tentu akan menganggap sekolahnya atau perguruan tingginya merupakan induk yang melahirkan dirinya, sehingga akan memiliki ikatan batin dan emosional dengan lembaga pendidikan tersebut. Ikatan batin tersebut akan melahirkan dorongan untuk turut andil dalam mempertahankan eksistensi sekolahnya atau perguruan tinggi yang pernah memberi hutang budi kepadanya.

Oleh sebab itu para alumni membentuk organisasi untuk mengikat dan tetap mempertahankan hubungan antar para alumni maupun antara alumni dengan lembaga pendidikan tersebut. Kita dapat melihat dan mencontoh organisasi alumni dari perguruan tinggi ternama seperti UI, Harvard, Unair, Oxford, dan sebagainya. Organisasi alumni tidak boleh terjebak hanya untuk melakukan kegiatan kangen-kangenan dan bernostalgia, meskipun hal tersebut akan selalu ada di dalamnya. Melalui organisasi alumni ini, akses almamater dan masyarakat terhadap eksistensi alumni akan lebih mudah didapatkan. Terlebih di era globalisasi komunikasi ini, organisasi alumni dapat memanfaatkan berbagai media online untuk menampilkan diri dalam kaitan dengan internal organisasi maupun karya perorangan anggota alumni sebagai hasil output dari almamaternya, yang tentu hal ini akan membangun opini publik yang positif dan menjadi media survey yang murah bagi almamater.

Berikut beberapa hal peranan dan fungsi alumni atau lulusan bagi sekolah atau perguruan tinggi yang saya rumuskan dalam butir-butir singkat:

  1. Menjadi tolok ukur masyarakat untuk menggunakan lulusannya dalam dunia kerja.
  2. Menjadi tolok ukur bagi masyarakat untuk mengenyam pendidikan di lembaga tersebut.
  3. Menjadi model bagi para siswa/mahasiswa yang masih studi.
  4. Membangun citra positif/opini publik tentang almamaternya di masyarakat.
  5. Menyiapkan lapangan kerja bagi lulusan baru / adik-adinya.
  6. Menyumbang materi untuk pengembangan almamater: penggalangan dana, dll.
  7. Menyumbang saran, pemikiran, ide-ide baru terhadap almamater.
  8. Ikut terlibat dalam berbagai kegiatan lembaga pendidikan, seperti membantu ketika kekurangan tenaga pengajar, terlibat dalam kegiatan wisuda, terlibat dalam kegiatan akreditasi, dll.

Download Kalender Pendidikan Tahun Pelajaran 2016-2017

Tahun Pelajaran 2016-2017 dimulai pada tanggal 18 Juli. Bapak dan Ibu Guru harus segera mempersiapkan perangkat pembelajaran berupa Program Pembelajaran, RPP, dan sebagainya. Untuk membuat Program Pembelajaran baik program semester maupun program tahunan, maka dibutuhkan Kalender Pendidikan.

Oleh sebab itu, kami telah menyiapkan Kalender Pendidikan, dan Kalender Hari Efektif yang bisa di download di sini: DOWNLOAD KALENDER PENDIDIKAN

File yang kami sediakan dalam format excel. Biasanya file yang diambil dari internet, ketika dibuka akan menampilkan pesan “Protected View”.¬† Agar Anda bisa mengedit atau melakukan printout, maka ketika muncul pesan ‘protected view’ silakan klik “Simpan” atau “Save” atau silakan lakukan “Save As” dan beri nama file baru pada file tersebut. Maka akan otomatis berubah ke mode edit, dan Anda bisa melanjutkan pekerjaan Anda dengan file ini.

SOP – Standar Operasional Prosedur Pengawas Sekolah

Sekarang ini segala kegiatan yang dilaksanakan oleh pegawai harus mempunyai dasar hukum dan alur yang jelas. Sehingga apa yang dikerjakan oleh pegawai termasuk pengawas sekolah maupun pengawas mapel dapat direncanakan, dilaksanakan, diukur, dan akhirnya dapat dipertanggungjawabkan dengan baik.

Salah satu hal yang harus dibuat adalah SOP atau Standar Operasional Prosedur. Pedoman pembuatan SOP untuk pegawai Kementerian Agama, telah dituangkan dalam Keputusan Menteri Agama (KMA) No. 168 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan SOP di lingkungan Kementerian Agama.

Setiap item kegiatan memang sebaiknya dibuat SOP.

Berikut ini adalah contoh SOP untuk pengawas, dengan item Menyusun Program Pembimbingan dan Pelatihan Profesional Guru di KKG/MGMP. Mungkin ini bukan contoh yang baik, tapi paling tidak saya sendiri akan dapat masukan dari pembaca untuk penyempurnaan SOP sehingga menjadi lebih baik pada periode berikutnya.

Contoh SOP Pengawas Sekolah / Mata Pelajaran

Pelaksanaan Pendidikan Agama Katolik di Gereja

Situasi dan kondisi pelaksanaan Pendidikan Agama Katolik dan Budi Pekerti pada sekolah di wilayah-wilayah minoritas tidak dapat dilaksanakan secara optimal. Hal tersebut disebabkan oleh minimnya tenaga katekis dan/atau guru agama Katolik di sekolah-sekolah. Selain itu penyebaran peserta didik secara sporadis di sekolah-sekolah semakin mempersulit penanganan pelayanan pembelajaran Pendidikan Agama Katolik di sekolah setempat. Akhirnya banyak peserta didik di sekolah negeri dan swasta non Katolik yang tidak memperoleh pembelajaran Pendidikan Agama Katolik di sekolahnya. Dalam hal di sekolah terdekat terdapat Guru Pendidikan Agama Katolik, maka pihak sekolah bisa bekerja sama dengan sekolah terdekat tersebut, agar peserta didik memperoleh haknya. Akan tetapi jika di wilayah tersebut tidak terdapat guru pendidikan agama Katolik di sekolah, pelaksanaan pembelajaran pendidikan agama Katolik dilaksanakan secara bekerja sama dengan Lembaga Keagamaan setempat, dalam hal ini Gereja Katolik.

Untuk mengatasi hal tersebut, Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Katolik telah menerbitkan sebuah Surat Keputusan dengan Nomor: DJ.IV/Hk.00.5/204/2014 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pendidikan Agama Katolik dan Budi Pekerti Pada Lembaga Keagamaan Katolik.

Sesuai dengan Surat Keputusan tersebut, maka siswa-siswa beragama Katolik yang secara sporadis tersebar di berbagai sekolah dan tidak mendapatkan pembelajaran Pendidikan Agama Katolik dan Budi Pekerti di sekolahnya karena tidak adanya tenaga guru agama Katolik, maka pelaksanaan pembelajaran Pendidikan Agama Katolik bisa dilaksanakan di: Gereja Paroki, Stasi, Lingkungan. Gereja hendaknya membetuk sebuah Tim Pengelola yang menangani atau mengelola hal itu bekerja sama dengan Kementerian Agama setempat.

Kemudian kelas yang dibentuk diajar oleh: Guru Agama Katolik, Katekis, Pembina Agama Katolik, atau Penyuluh Agama Katolik. Tempat pelaksanaan bisa diatur sesuai kondisi setempat, misalnya di aula gereja atau di suatu sekolah yang bisa dijangkau oleh para peserta didik. Agar nilai yang diberikan dapat dipertanggungjawabkan, maka kurikulum yang dipakai harus mengacu pada kurikulum Pendidikan Agama Katolik yang diberlakukan oleh pemerintah.

Download Kalender Pendidikan-Hari Efektif Tahun Pelajaran 2015-2016

Pada akhir tahun pembelajaran 2014-2015 atau sebelum memasuki tahun pembelajaran 2015-2016, para guru hendaknya sudah menyiapkan administrasi pembelajaran yang akan digunakan pada tahun pelajaran baru. Administrasi yang disiapkan minimal adalah Silabus, Program Tahunan, Program Semester, dan RPP. Untuk menyusun program semester tidak dapat dilepaskan dari adanya penghitungan hari efektif dan kalender pendidikan tahun tersebut.

Oleh sebab itu di sini saya sajikan kalender pendidikan tahun pelajaran 2015-2016 yang sudah dapat dipergunakan sebagai pedoman penyusunan program semester.

Yang berminat mengambil dokumen tersebut silakan klik Di SINI

Sekilas Pandang Tentang SKP – Sasaran Kerja Pegawai – untuk Guru

Dasar Pelaksanaan SKP Bagi Guru.

  1. Peraturan Pemerintah Nomor: 46 Tahun 2011 Tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil.
  2. Peraturan Kepala BKN Nomor: 1 Tahun 2013 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 Tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil.
  3. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor: 16 Tahun 2009 Tentang Jabatan Fungsional Guru dan Angka Kreditnya.
  4. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor: 35 Tahun 2010 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Jabatan Fungsional Guru dan Angka Kreditnya.
  5. Buku 2: Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Guru Kementerian Pendidikan Nasional Direktorat Jenderal Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan, Tahun 2010.

 Apa dan Mengapa Sasaran Kerja Pegawai (SKP) Bagi Guru.

  1. Latar Belakang.
  2. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1979 tentang Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan.
  3. Surat Edaran Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara Nomor: 02/SE/1980 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1979 tentang Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi, semenjak PP No: 46 Tahun 2011 dilaksanakan, yakni per tanggal 1 Januari 2014.
  4. Oleh sebab itu semua PNS harus mulai membuat SKP dan semua rangkaian yang berkaitan dengannya, dan yang melanggar ketentuan ini mendapat sanksi sesuai peraturan disiplin PNS.
  5. Pengertian SKP.
  6. Sasaran Kerja Pegawai selanjutnya disingkat SKP merupakan rencana kerja dan target kerja yang akan dicapai oleh seorang PNS dalam kurun waktu tertentu, beaya tertentu, yang dapat diukur berdasarkan kuantitas dan kualitas tertentu, termasuk target Angka Kredit bagi Jabatan Fungsional Tertentu (Guru, Analis Kepegawaian, Penyuluh, Pengawas, dll).
  7. SKP sudah harus dibuat oleh setiap PNS pada bulan Januari setiap tahun dan ditandatangani bersama atasan langsung (pejabat penilai) sebagai bentuk kontrak kerja selama satu tahun.
  8. Pada akhir bulan Desember atau selambat-lambatnya akhir bulan Januari tahun berikutnya, penjabat penilai sudah harus membuat penilaian yang meliputi: pengukuran dan penilaian atas Realisasi kerja dari SKP yang telah disusun pada awal tahun diambil 60%-nya ditambah hasil penilaian perilaku kerja diambil 40%-nya.
  9. Hasil gabungan Penilaian Realisasi dari SKP dan Penilaian Perilaku Kerja menjadi hasil Penilaian Prestasi Kerja yang diwujudkan dalam angka dan sebutan tertentu:

    Selengkapnya tentang tutorial SKP bagi guru silakan download di SINI